YudiJS | Digital News 4U

Bener-bener ga punya otak Anggota DPR kita, baru-baru ini Rombongan
Komisi VIII DPR akan pergi ke Makkah untuk mengawasi pelaksanaan
ibadah haji dengan membawa suami dan istri. Reaksi pun muncul dari
publik, sebab warga biasa harus menunggu beberapa tahun untuk pergi
berhaji sementara kerabat anggota DPR seolah mendapat keistimewaan.

"Ini mengganggu kuota, apalagi dengan membawa pendamping. Apa ini
adil? Kuota masyarakat
Indonesia dikorbankan," kata pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio,
pada detikcom, Rabu (3/11/2010).

Seorang warga biasa saja, mesti menunggu beberapa tahun untuk mendapat
giliran haji. Tapi anggota DPR, dengan fasilitas
kunjungan pengawasan haji,
bisa membawa rombongan yang tak perlu mendaftar sejak tahun-tahun sebelumnya.

"Ini kuota sudah penuh,
kemudian datang dengan
memakai tim pengawas. Mereka juga patut diduga meminta diskon, Kemenag
harus dipertanyakan ini," ujar Agus.

Agus mendapatkan data, yang berangkat bukan hanya rombongan Komisi
VIII (Komisi Agama) saja, tetapi juga suami dan istri dan anggota DPR
lainnya dari Komisi berbeda.

"Saya heran, kenapa jadi
banyak begini yang ikut. Secara etika kalau dalam perjalanan dinas yang yang
berkepentingan saja yang
berangkat," tambahnya.

Agus menilai, tindakan anggota DPR tersebut sudah keterlaluan.
Seharusnya mereka memahami
perasaan masyarakat yang
mesti menunggu lama untuk
naik haji.

"Meskipun niat mereka pergi ada yang untuk ibadah, tapi ini mengganggu
kuota dengan membawa pendamping," tutupnya.

Kuota haji untuk Indonesia
tahun ini sebanyak 211 ribu
jamaah. Untuk naik haji lewat jalur biasa, calon jamaah antre lebih
dulu minimal selama 3 tahun.

Sumber : Detik.Com

Artikel Terkait: