YudiJS | Digital News 4U

Mantan Ketua Umum Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH
Hasyim Muzadi menilai (alm)
mantan Presiden Soeharto
pantas memperoleh gelar
Pahlawan Nasional dari negara.

"Soeharto pantas jadi
pahlawan," tandas Hasyim, yang
kini aktif sebagai Sekretaris
Jenderal Konferensi
Internasional Cendekiawan Islam
(International Conference of
Islamic Scholars/ICIS) di Jakarta.

Hasyim mengemukakan hal itu
terkait masuknya nama
Soeharto bersama sembilan
tokoh lainnya sebagai calon
penerima gelar pahlawan yang
diajukan pemerintah berdasar
masukan dari masyarakat yang
mengundang pro-kontra.
"Soeharto pantas jadi pahlawan
bukan karena tanpa kekeliruan,
namun setiap zaman ada
orangnya dan setiap orang ada
zamannya," katanya.

Menurut Hasyim, mengukur jasa
Soeharto terhadap negara
tidak bisa hanya diukur atau
dilihat dari suasana Indonesia
hari ini. "Soeharto memulai
kekuasaannya dalam suasana
revolusioner. Tanpa Soeharto,
Indonesia sudah menjadi negara
komunis, tanpa Pancasila, tanpa
UUD 1945, dan tanpa agama,"
tandasnya.

"Soeharto pantas jadi pahlawan
bukan karena tanpa kekeliruan,
namun setiap zaman ada
orangnya dan setiap orang ada
zamannya.

Dikatakannya, saat itu Dewan
Revolusi Partai Komunis
Indonesia (PKI) telah terbentuk
dari pusat, Jakarta, sampai
tingkat desa, siap mengambil
alih kekuasaan andaikan
pemberontakan berhasil.

Diakuinya, Soeharto melakukan
rehabilitasi kenegaraan dengan
ongkos mahal. Pada 15 tahun
pertama tampak gemilang,
pembangunan berjalan pesat.
Namun, pada 15 tahun
berikutnya mulai tampak
kesewenang-wenangan, korupsi,
dan nepotisme akibat
sentralisasi kekuasaan.

"Maklum, yang kuasa tentara
dan birokrasi, jadi tidak ada
kontrol, kata kiai yang
menyandang gelar Doktor
Honoris Causa bidang
kebudayaan Islam itu.

Pada bagian lain, Hasyim
mengatakan, saat ini memang
perlu dilakukan rekonsiliasi
nasional agar negara tidak
hidup dalam dendam.

"Apalagi kebanyakan kelompok
PKI telah hidup normal bersama
warga negara lainnya, bahkan
sangat banyak yang jadi santri,
bahkan jadi kiai mendirikan
pondok pesantren. Sehingga,
rekonsiliasi nasional adalah
sebuah keniscayaan," katanya.

Namun, lanjut Hasyim, masih
adanya kelompok kecil PKI yang
ngotot menerapkan marxisme-
leninisme di Indonesia tetap
harus dicegah, bukan karena
masalah dendam, melainkan demi
tegaknya negara Pancasila yang
berketuhanan.

Artikel Terkait: